Luwu Utara, MP – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan meminta agar Presiden RI Joko Widodo mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulsel pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara.
Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mengungkap bahwa bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara Senin (13/7) lalu, diakibatkan karena adanya aktivitas pembalakan liar yang mendapatkan izin pemerintah dalam hal pengelolaan.
“Kami melihat memang ada ketidakberesan, ketidaksesuaian, atau model pengelolaan (perizinan) yang keliru di Pemprov Sulsel. Makanya hendaknya pak presiden wajib mereview kembali izin pengelolaan sumber daya alam di Sulsel,” tutur Muhammad Al Amin, Kamis (23/7/2020), dikutip dari suara.com
Presiden diharapkan dapat meninjau langsung kondisi hutan yang ada di Luwu Utara, Sulsel. Menurut Amin, situasi seperti saat ini mesti menjadi perhatian khusus presiden.
Diketahui bahwa dari 2,6 juta hektar lahan hutan yang ada di Sulsel, saat ini hanya 1,3 juta hektar yang masih alami.
Artinya, vegetasi atau tumbuhan dan tanaman murni bersumber dari alam. Amin menyebut dari jutaan hektar lahan hutan di Sulsel, sebagian besar berada di Luwu Utara.
“Sementara yang 1,3 lagi itu bukan dan tidak lagi kami kategorikan sebagai hutan. Tapi semak belukar dan lain sebagainya. Kalau hutannya rusak, ancaman bencana ekologis yang serupa itu terjadi lebih luas dan bisa menelan korban yang lebih banyak,” jelasnya.
Selain itu, Walhi Sulsel juga telah mencatat aktivitas pembalakan liar terjadi sebelum tahun 2018 hingga 2020 saat ini. Sementara, aktivitas pembukaan lahan kelapa sawit terjadi pada 2018 lalu.
“Sekarang hutan kita tinggal di Utara Sulsel. Kalau ini terus dirusak, maka yakin dan percaya potensi ancaman bencana bisa terjadi. Terutama dimusim penghujan,” tutupnya.
