MASAMBA — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus memperkuat langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan melalui sinergi bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini ditegaskan oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, saat memimpin Rapat Koordinasi Pendamping PKH yang digelar bersama 35 pendamping dari seluruh kecamatan, Selasa (2/7/2025).
Dalam arahannya, Bupati menekankan peran vital para pendamping PKH dalam menciptakan perubahan sosial dan mempercepat pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah mendorong anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mengakses Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berbasis gotong royong yang difasilitasi oleh pemerintah pusat.
“Saya berharap teman-teman PKH mendampingi masyarakat dengan maksimal. Kita punya peran besar dalam memutus rantai kemiskinan, dan salah satu jalannya adalah dengan mendorong anak-anak dari keluarga penerima manfaat untuk melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat,” ujar Bupati Andi Rahim.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan potensi lokal, serta penciptaan peluang ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga miskin.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Luwu Utara, Ari Setiawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 17.035 Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tersebar di 13 kecamatan di Luwu Utara. Meskipun masih ada keterbatasan dalam jumlah pendamping di beberapa wilayah, pihaknya memastikan semangat kerja tetap terjaga.
“Meskipun ada kecamatan yang belum memiliki pendamping, hal itu tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap menjalankan tugas pendampingan secara maksimal,” jelas Ari.
Berikut data sebaran KPM PKH per kecamatan:
Sabbang Selatan: 1.617
Sabbang: 1.550
Baebunta: 1.521
Baebunta Selatan: 933
Malangke Barat: 1.320
Malangke: 1.442
Mappedeceng: 1.154
Masamba: 1.231
Sukamaju: 1.428
Sukamaju Selatan: 901
Tanalili: 1.305
Rongkong: 376
Seko: 1.013
Selain tugas utama dalam mendampingi keluarga penerima manfaat, para pendamping PKH juga berperan dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan turut serta menjaring siswa dari keluarga miskin untuk ikut dalam program Sekolah Rakyat. Sejauh ini, Pemkab Luwu Utara telah mengutus lima siswa SMA untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat tingkat nasional.
“Tugas kita bukan hanya administratif, tetapi juga memastikan keluarga miskin mendapat akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan,” tutup Ari Setiawan.
Dengan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pendamping sosial, Luwu Utara optimistis dapat menciptakan lompatan sosial dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus membangun SDM unggul sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. (**)
