PALOPO — Momentum penganugerahan gelar adat Kedatuan Luwu kepada Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., Jumat (3/10/2025), diwarnai dengan pesan keras dari YM Datu Luwu XL, H. Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, SH, terkait kondisi bangsa yang kian memprihatinkan akibat maraknya praktik korupsi.
Dalam arahannya yang dibacakan Opu Pa’bicara Kedatuan Luwu, Lutfy A. Mutty, YM Datu Luwu menegaskan bahwa korupsi telah menggerus marwah lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga lembaga benteng demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia juga menyinggung kementerian strategis, seperti kesehatan, pendidikan, dan agama, yang seharusnya menjadi simbol moral bangsa, namun pernah tercoreng oleh kasus korupsi menterinya.
“Pejabat negara harus menjaga integritas, tidak silau oleh harta, tidak lumpuh oleh jabatan, dan tidak tuli oleh pujian,” tegasnya.
Selain mengkritisi praktik korupsi, YM Datu Luwu juga menekankan pentingnya nilai budaya sebagai fondasi moral bangsa.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pijakan pada adat dan tradisi, sebuah bangsa akan kehilangan jati diri. Jepang, Cina, dan Korea disebut sebagai contoh negara modern yang tetap berpegang pada warisan leluhur.
Di Sulawesi Selatan sendiri, kata Datu Luwu, falsafah Siri, Lempu, Getteng, Ada Tongeng, Macca, dan Warani merupakan pilar budaya yang hanya dapat hidup jika dijaga oleh pemimpin yang menjadi teladan.
Dalam acara yang berlangsung di Istana Datu Luwu, Salassa-E, Menteri Agama dianugerahi gelar adat “To Makkadanggange ri Labu’ Tikka”, yang berarti orang yang istiqamah dalam menegakkan kebenaran.
Prosesi adat berlangsung khidmat dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, doa, hingga ritual khas Kedatuan Luwu, disaksikan Bupati Luwu H. Patahudding, Wali Kota Palopo Hj. Nelly Trisal, tokoh adat, dan masyarakat Luwu Raya.
Penganugerahan ini tidak hanya menandai penghormatan kepada Menteri Agama, tetapi juga menjadi momentum Kedatuan Luwu untuk menyuarakan kritik moral serta mengingatkan pentingnya harmoni antara adat, agama, dan negara. (*)
