MASAMBA – Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, memaparkan upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas menuju wilayah terpencil, khususnya Kecamatan Rampi dan Seko, dalam program Jurnal Nusantara Kompas TV yang disiarkan langsung secara nasional, Jumat (9/10/2026).
Tampil dari Command Center Kabupaten Luwu Utara, Andi Rahim menjelaskan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang didukung anggaran pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
“Pembangunan jalan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi membuka akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Karena itu, peningkatan konektivitas menuju wilayah terpencil menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan di Luwu Utara,” ujar Andi Rahim.
Sejumlah Ruas Jalan Menuju Rampi Ditingkatkan
Untuk meningkatkan akses menuju Kecamatan Rampi, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menangani ruas Pincara–Saluseba sepanjang kurang lebih 5 kilometer melalui APBD 2025 dengan anggaran Rp1,43 miliar.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersama Kodim 1403 Palopo melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124. Lingkup pekerjaan meliputi pengkerikilan jalan, pembangunan drainase, dan plat duiker.
Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga diwujudkan melalui pengaspalan ruas Masamba–Pincara sepanjang 1,33 kilometer dengan anggaran sekitar Rp2,78 miliar.
Sementara itu, pada APBD Perubahan 2026, Pemkab Luwu Utara mengalokasikan Rp300 juta untuk operasional pemeliharaan berupa pembukaan badan Jalan Belanda sepanjang 6,97 kilometer.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Seko
Di Kecamatan Seko, pemeliharaan ruas Palandoan–Lambiri sepanjang 10,84 kilometer melalui APBD 2026 telah mencapai progres 100 persen.
Pekerjaan senilai Rp97,85 juta tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUTRPKP2) Kabupaten Luwu Utara.
Dukungan dari pemerintah provinsi juga mencakup pekerjaan jalan ruas Sabbang–Tallang dan Tallang–Sae sepanjang sekitar 0,914 kilometer, dengan anggaran Rp16,42 miliar. Berdasarkan data yang dipaparkan, progres pekerjaan tersebut mencapai 51,71 persen.
Selain jalan, pemeliharaan Jembatan Sungai Sae pada ruas Sae–Batas Provinsi Sulawesi Barat juga dilakukan. Jembatan sepanjang sekitar 36 meter itu memiliki anggaran Rp200 juta, dengan progres pekerjaan mencapai 98 persen.
Adapun pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan mendukung pembangunan jalan Tallang–Sae dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC) periode 2025–2026.
Pekerjaan sepanjang kurang lebih 4,8 kilometer tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp46,97 miliar dan telah mencapai progres 59,55 persen.
Kolaborasi Pemerintah Jadi Kunci Pemerataan
Andi Rahim menegaskan, kondisi geografis Luwu Utara yang luas dan menantang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah kabupaten terus menangani kebutuhan infrastruktur sesuai kewenangannya sekaligus memperjuangkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk ruas jalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
“Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten sekaligus memperjuangkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan masing-masing. Harapan kami, konektivitas semakin baik sehingga mobilitas masyarakat lebih mudah, distribusi hasil pertanian lancar, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga wilayah terpencil,” katanya.
Melalui dialog di Kompas TV, Pemkab Luwu Utara berharap informasi mengenai pembangunan infrastruktur dan tantangan konektivitas daerah dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Pemerintah daerah menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperluas akses transportasi, mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil. (*)
